Setelah perceraian, anak biasanya tinggal bersama salah satu orang tua. Persoalan yang paling sering muncul kemudian bukan soal siapa yang mengasuh, melainkan soal biaya: siapa yang menanggung uang sekolah, makan, dan kesehatan anak. Banyak warga Purbalingga berkonsultasi bukan karena bingung aturannya, tetapi karena uang untuk anak berhenti dikirim beberapa bulan setelah putusan.
Artikel ini menuntaskan dua hal. Pertama, kewajiban hukumnya: siapa yang wajib menanggung nafkah anak dan atas dasar apa. Kedua — yang jarang dibahas tuntas — cara menagihnya ketika pihak yang wajib membayar mengabaikan isi putusan. Nafkah anak di sini berarti biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sampai ia dewasa dan mandiri.
Perceraian Memutus Perkawinan, Bukan Kewajiban kepada Anak
Perceraian mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak memutus hubungan antara orang tua dan anak. Dasarnya ada pada Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan beberapa hal sekaligus:
- Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila ada perselisihan soal penguasaan anak, pengadilan yang memberi putusan.
- Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
- Bila dalam kenyataannya bapak tidak mampu, pengadilan dapat menetapkan ibu ikut menanggung.
- Pengadilan juga dapat mewajibkan bekas suami memberi biaya penghidupan bagi bekas istri.
Jadi biaya anak berada di pundak ayah lebih dulu — bukan karena ayah dianggap bersalah, tetapi karena undang-undang menempatkannya demikian — terlepas dari siapa yang mengajukan cerai dan siapa yang mengasuh anak.
Hak Anak atas Nafkah Diperkuat UU Perlindungan Anak
Kewajiban ini bukan hanya urusan hukum perkawinan. UU No. 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang tua wajib mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan kewajiban itu tidak gugur karena orang tua berpisah. Artinya nafkah anak adalah hak anak yang dilindungi, bukan sekadar kesepakatan antara mantan suami dan istri yang bisa dibatalkan sepihak. Ini penting pada tahap menagih: yang ditagih adalah hak anak, dan hukum memberi jalur memaksakannya.
Berapa Besar Nafkah yang Harus Dibayar?
Tidak ada undang-undang yang menetapkan angka rupiah atau persentase tetap. Besarnya nafkah anak diputus kasus per kasus oleh pengadilan, dengan menimbang kebutuhan nyata anak dan kemampuan ekonomi ayah. Karena itu hati-hati terhadap patokan angka yang beredar di luar pengadilan; tidak ada rumus baku. Untuk memperkirakan angka yang wajar sesuai kondisi Anda, konsultasikan lewat jalur di akhir artikel ini.
Pastikan Nafkah Tertulis dalam Putusan Pengadilan Agama
Di sinilah banyak orang lengah. Agar kewajiban nafkah bisa ditagih secara paksa, kewajiban itu harus tertulis dalam putusan, bukan sekadar janji lisan saat berpisah. Bagi pasangan Muslim, perceraian dan akibatnya diperiksa di Pengadilan Agama — kewenangannya diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menegaskan Pengadilan Agama berwenang di bidang perkawinan bagi orang yang beragama Islam.
Beberapa istilah yang perlu Anda kenali:
- Putusan — keputusan hakim atas perkara; di sinilah besar nafkah anak dicantumkan bila diminta.
- Akta cerai — surat resmi bukti perceraian setelah putusan.
- Inkracht — putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap; hanya putusan inkracht yang bisa dieksekusi.
Mintalah tuntutan nafkah anak dicantumkan sejak awal dalam gugatan agar masuk ke amar putusan. Bila dulu nafkah belum sempat diminta, hal itu masih dapat diperjuangkan kemudian melalui gugatan tersendiri.
Ketika Ayah Berhenti Membayar: Jalur Eksekusi
Punya putusan yang mencantumkan nafkah tidak otomatis membuat uang mengalir. Selama putusannya sudah inkracht dan bersifat menghukum (condemnatoir), pihak yang mengasuh anak dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang memutus perkara. Mekanismenya mengikuti rantai eksekusi putusan perdata:
- Aanmaning — pengadilan memanggil pihak yang kalah untuk ditegur agar memenuhi putusan secara sukarela dalam tenggang waktu tertentu.
- Sita eksekusi — bila teguran diabaikan, pengadilan menyita harta pihak yang wajib membayar.
- Lelang — harta yang disita dapat dijual lewat lelang, dan hasilnya dipakai melunasi tunggakan nafkah.
Penjelasan lebih rinci soal aanmaning, sita, dan lelang dapat Anda baca pada ulasan kami tentang menagih kewajiban lewat jalur hukum dan eksekusi putusan. Sekali lagi, jalur ini hanya tersedia bila nafkah sudah tertulis dalam putusan yang inkracht.
Langkah Praktis di Purbalingga
- Masukkan tuntutan nafkah anak sejak awal di Pengadilan Agama Purbalingga, agar besarnya tercantum dalam amar putusan, bukan hanya disepakati di luar sidang.
- Simpan semua catatan pembayaran — bukti transfer, tanggal, dan jumlah — karena inilah bukti sejak kapan dan berapa besar tunggakannya.
- Bila pembayaran berhenti dan putusan sudah inkracht, ajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang sama yang memutus perkara Anda.
- Hadiri panggilan aanmaning ketika pengadilan memanggil untuk meneguhkan kewajiban tersebut.
- Konsultasikan dengan advokat untuk menyusun berkas dan menghitung tunggakan sebelum diajukan.
Untuk gambaran menyeluruh alur perceraian, lihat pula panduan kami tentang hukum perceraian di Indonesia.
Kesimpulan
Perceraian memutus hubungan suami-istri, tetapi kewajiban kepada anak terus berjalan. Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menempatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada ayah lebih dulu, dan UU No. 35 Tahun 2014 menegaskan nafkah itu hak anak yang dilindungi. Kunci agar hak ini bisa ditagih bukan pada janji, melainkan pada putusan tertulis yang sudah inkracht dan siap dieksekusi.
Bila Anda di Purbalingga, Banjarnegara, Purwokerto, Banyumas, atau Cilacap sedang memperjuangkan nafkah anak — baik agar tercantum dalam putusan maupun ketika pembayaran berhenti dan perlu dieksekusi — Advokat Luthfi siap mendampingi Anda dari penyusunan tuntutan hingga permohonan eksekusi di Pengadilan Agama. Konsultasi pertama Anda gratis.